HOW TO BE SUCCESS

Hendra Next Generation (WordPress.com)

Ekonomi dan Penanaman Modal

Posted by HendrA pada September 23, 2008

KETENTUAN TATA CARA PENANAMAN MODAL
I. UMUM
Calon penanaman modal dalam mengajukan permohonan PMDN dan PMA berpedoman kepada:

  1. Negatif List of Investmen
  2. Bidang/Jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau usaha besar dengan syarat kemitraan.
  3. Ketentuan lain yang dikeluarkan oleb Pemerintah Propinsi Riau dan/atau Pemerintah Republik Indonesia mengenai teknis yang bersangkutan.

Jenis-jenis persetujuan dan izin penanaman modal terdiri dari:

  1. Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri ( SP . PMDN ) atau Surat Penanaman Modal Asing (SP. PMA)
  2. Persetujuan Pelaksanaan Penanaman Modal
    b .1 Yang di terbitkan oleh Meninves/Kepala BKPM dan Ketua BKPMD yaitu :

  • Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Fasilitas perpajakan atas pengimporan barang modal.
  • Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Atas pengimporan bahan baku dan/atau bahan penolong untuk keperluan produksi 2 (dua) tahun berdasarkan kapasitas terpasang.
  • Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah untuk usaha industri tertentu.
  • Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT).
  • Keputusan tentang Rencana – Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (RPTK.
  • Keputusan tentang Izin Kerja Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang ( IKTA).
  • Izin Usaha Tetap( IUT), Izin Usaha Perluasan dan Perbaharuan IUT.
    b.2. Yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten.

  • Izin Lokasi
  • Undang-Undang Gangguan (UUG)/H0.
  • Izin Mendirikan Bangunan

II. PERSYARATAN PERMONONAN PENANAMAN MODAL
A. PERSYARATAN PERMOHONAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI ( PMDN )

  1. Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN dapat diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPMD.
  2. Dalam hal permohonan penanaman modal yang berlokasi di 2 (dua) Propinsi atau lebih diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM.
  3. Permohonan diajukan dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir model I/PMDN dengan dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut :
    Bukti Diri pemohon

    • Rekaman Akta Pendirian Perusahan dan Perubahannya untuk perusahaan yang berbentuk PT, BUMN/BUMD, Cv, Fa, atau
    • Rekaman anggaran dasar bagi badan usaha Koperasi; atau
    • Rekaman Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) untuk perorangan.
  4. Surat Kuasa dari yang berhak apabila penandatangan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.
  5. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) pemohon.
  6. Uraian :
    • Proses Produksi yang dilengkapi dengan bagan alir proses, serta mencantumkan jenis bahan baku/bahan penolong, bagi industri pengolahan; atau
    • Uraian kegiatan usaha, bagi kegiatan dibidang jasa.
  7. Persyaratan dan/atau ketentuan sektoral tertentu yan dikeluarkan oleh pemerintah seperti yang tercantum antara lain dalam Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanaman Modal.
  8. Bagi bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan.
    • Kesepakatan/perjanjian kerjasama tertulis mengenai kesepakatan bermitra dengan usaha kecil, yang antara lain memuat nama dan aiamat masing-masing pihak, pola kemitraan yang akan digunakan, hak dan kewajiban masing- masing pihak, dan bentuk pembinaan yang di berikan kepada usaha kecil.
    • Akte pendirian atau perubahaannya atau risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai penyertaan usaha kecil sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham.
    • Surat pernyataan diatas materai dari usaha kecil yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria usaha kecil sesuai dengan Undang-Undang nomor 9 Th 1995.
    • Bagi permohonan yang memenuhi persyaratan, Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPMD Propinsi akan menerbitkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (SP.PMDN)

B. PERSYARATAN PERMOHONAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA).

  1. Permohonan Penanaman Modal baru dalam rangka PMA dapat diajukan oleh :
    • Warga Negara Asing dan/atau
    • Badan Hukum Asing dan/atau
    • Perusahaan PMA dan/atau
    • Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing dan /atau perusahaan PMA bersama dengan Warga Negara Indonesia dan/atau badan Hukum Indonesia (dalam bentuk joint Venture).
  2. Permohonan Penanaman Modal Baru dalam rangka PMA dapat diajukan kepada:
    • Meninves/Kepala BKPM; atau
    • Kepala Perwakilan RI setempat; atau
    • Ketua BKPMD setempat
  3. Dalam hal permohonan baru yang berlokasi di 2 (dua) propinsi atau lebih diajukan kepada Meninves/Kepala BKPMD.
  4. Permohonan Penanaman Modal Baru Tersebut diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir model I/PMA.
  5. Bagi permohonan yang memenuhi persyaratan maka meninves kepala BKPM atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia setempat atau Ketua BKPMD setempat selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar akan menerbitkan surat persetujuan penanaman modal asing (SP. PMA).
  6. Jangka waktu PMA 30 Tahun dan dapat diperpanjang kembali.

III. PENANAMAN MODAL DI DAERAH KAWASAN BERIKAT DAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET)

  1. Permohonan pananaman modal baik untuk PMDN maupun PMA diajukan kepada dan diajukan Kepada BP-KAPET bagi yang berIokasi di KAPET.
  2. Penyelenggara kawasan Berikat atau Kapet yang telah mendapat pelimpahan kewenangan, menilai permohonan proyek baru, perluasan dan perubahan dalam rangka PMDN, serta memberikan persetujuan atas nama Meninves/Kepala BKPM.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: